Kategori: Kejaksaan

Lampung Selatan | Masalah Deposito Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Selatan (Lamsel) terus menghangat dan semakin memanas pasalnya Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terus maraton mendalami penempatan Miliyaran Uang Masyarakat Lamsel ke Pos deposito di BPD Bank Lampung. Diketahui Deposito APBD oleh Pamerintah Daerah (Pemda) Lamsel dilakukan sejakSelanjutnya

Bandar Lampung | Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI mendakwa Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara, dan paman kandungya, Raden Syahrir alias Ami didakwa dengan tiga pasal berlapis.Yakni, Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RISelanjutnya

Tulang Bawang Barat | Terkait dengan laporan dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Dana Desa pada 7 (Tujuh) Tiyuh di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) yang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung tahun 2019 lalu, Forum Wartawan Media Harian Tubaba Bersatu (FW-MTB) kembali menyurati Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulangbawang guna menggelar audiensiSelanjutnya

Oleh : Haidar Alwi Penanggungjawab Tunggal Aliansi Relawan Jokowi Haidar Alwi Institute (HAI) Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa mega skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 13,7 Triliun sudah terjadi lebih dari 10 tahun, tepatnya sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). DalamSelanjutnya

TANGGAMUS | Tersangka penyalahgunaan Narkoba bernama Riki Setiawan (39) warga Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tanggamus, Rabu (29/1/20). Pasalnya, tersangka yang ditangkap pada medio Oktober 2019 lalu itu, berkasnya telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Kasatresnarkoba Polres Tanggamus AKP Hendra Gunawan mengungkapkan, pelimpahan tahap dua,Selanjutnya

Bandar Lampung | Kajari Bandar Lampung Yusna Adia membantah telah menerima uang sebesar 1 miliar rupiah terkait dana pengamanan proyek di Dinas PUPR Lampung Utara (Lampura). Yusna yang juga mantan Kajari Lampura disebut saksi Fria Apris Pratama (Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga di Dinas PUPR Lampura) menerimaSelanjutnya

Tanggamus | Terkait pemberitaan beberapa media dan follow up ke Inspektorat tentang 3 Pekon yang bermasalah, dalam minggu ini akan segera dipanggil oleh instansi terkait guna klarifikasi. Tiga pekon sekaligus yang bermasalah yang akan segera di panggil oleh pihak instansi inspektorat yaitu pekon karang Anyar, pekon Sudimoro, pekon Sudimoro bangun,Selanjutnya

Lampung | Polemik penempatan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 sampai 2019 yang di depositokan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Selatan (Lamsel) sebesar Rp. 250. 000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliyar) resmi dilaporkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kesatuan AksiSelanjutnya

Tanggamus | Kabiro media online kabupaten Tanggamus yang tergabung dalam lembaga Komite Wartawan Indonesia (KWI) diantaranya Kabiro media online Ruanginfo.id (Sujanak) dan Kabiro Lampung7news (Khoiri)mendatangi Kantor Kejaksaan Negri (KEJARI) Kabupaten Tanggamus untuk mengkonfirmasi tentang temuan-temuan media di lapangan yang sudah menjadi sebuah pemberitaan dimedia online pada (18 /12 /2019) Sa’at KhoiriSelanjutnya

Metro | Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Metro, membagikan stiker dan bunga kepada aparat polisi serta para pengendara yang sedang melintas di jalan AH Nasution, tepatnya di sekitar Taman Merdeka Kota Metro, Senin (9/12/2019). Kegiatan itu dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Metro Ivan Jaka  MSelanjutnya

Bandar Lampung | Korupsi merupakan tindak pidana yang paling mengerikan dalam praktik demokrasi di negeri ini banyak proses pemerintahan yang bermasalah diakibatkan karena banyaknya oknum-oknum pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi. tindakan korupsi tersebut sering ditemukan di dalam pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah bahkan sudah banyak kepalaSelanjutnya

Tulang Bawang Barat | Terkait mencak-mencaknya Kepala Tiyuh Kibang Budi Jaya Tobroni saat akan di konfirmasi mengenai Realisasi Dana Desa yang diri nya berdalih bahwa undang-undang publik tidak bisa di pakai di Tiyuhnya dan mengklaim jangankan wartawan, Menteri sekalipun tidak berhak menanyakan realisasi dana desa di tiyuhnya bahkan dirinya juga sempatSelanjutnya

Tubaba | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung merespon laporan 7 (Tujuh) Tiyuh/Desa di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) yang masuk ke meja Kejati terkait dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada pengelolaan Dana Desa di tiyuh-tiyuh tersebut. Kejati Lampung menegaskan selalu siap menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan masyarakat dari berbagai kalangan yangSelanjutnya

Bandar Lampung | Secara resmi “ASHARI HERMANSYAH” Dewan Direktur Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Menyampaikan laporan resmi kepada Inspektorat bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Komisi 3 DPRD bandar Lampung, Perwakilan BPKP provinsi Lampung, Kanit Tipikor Polresta bandar Lampung , penyimpangan pekerjaan Infrastruktur pada satuan kerja pemerintah kota bandar lampung.(Senin,07 -10-2019).Selanjutnya

Tubaba | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung merespon laporan 7 Tiyuh/Desa di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) yang masuk ke meja Kejati terkait dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada pengelolaan Dana Desa di tiyuh-tiyuh tersebut. Bahkan, Kejati Lampung menegaskan selalu siap menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan masyarakat dari berbagai kalangan yangSelanjutnya

Tulang Bawang Barat | Menyimak pernyataan Tobroni, Kepalou Tiyuh Kibang Budijaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terkait Realisasi Dana Desa tahun 2017-2018 di tiyuhnya yang katanya Menteri sekalipun tidak berhak menanyakan kepada dirinya. Nampaknya bakal disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo atau Jokowi. Selain telahSelanjutnya

Bandar Lampung | pada beberpa hari minggu kemarin Dewan Direktur Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM), “ASHARI HERMANSYAH” telah melayangkan surat kepada 3 OPD Yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota bandar lampung, Dinas Pendidikan dan kebudayaan kota bandar lampung dan dinas perdagangan kota bandar lampung sebagaimana telah tertuang pada surat MTM lampung nomorSelanjutnya

Bandar Lampung | Kasus dugaan pencatutan nama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memasuki Babak baru, perkara nomor register 965/Pid.Sus/2019/PN Tjk tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terdakwa HF mulai disidangkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Senin, 9 September 2019, dengan agenda persidangan pemeriksaan saksi-saksi. Gubernur Lampung, melalui KuasaSelanjutnya

BANDAR LAMPUNG | Ketua Umum DPP Lembaga Aspirasi Rakyat (Aspira) Lampung Ashari Hermansyah menyatakan kecurigaannya terkait tender ulang 17 proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampung senilai ratusan miliar dalam APBD 2019. Meskipun hal itu diatur pada Perpres No. 16/2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Namun, bila ditela’ahSelanjutnya

Jakarta | Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan terhadap murid dan wali murid, namun boleh menerima sumbangan sukarela. Dikutip dari tabloid NPP, bila murid dan wali murid masih dipungut juga, silakan laporkan ke sini! “Bisa lewat kemendikbud.go.id melalui portalnya Irjen, bisa juga melalui Lapor! yang ada di Kantor Kepresidenan, bisa jugaSelanjutnya

TELUKPANDAN | Pihak menejemen Pantai Sari Ringgung yang berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran mengklarifikasi dengan beredarnya kabar ada penyegelan dari pihak Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (06/08). Hal ini dikemukakan Direktur Utama Pantai Sari Ringgung, Andri Surya Praja saat menghubungi www. Lampung7news.com. Menurutnya, yang disegel oleh KPKSelanjutnya

Tanggamus | Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanggamus, terus dalami laporan dugaan korupsi biaya operasional KPPS Pemilu 2019 lalu. Ketua KPPS se-Kecamatan Wonosobo, Kabupaten setempat, dipanggil untuk dimintai keterangan. Selanjutnya dilakukan proses yang sama terhadap PPK dan Penerima Honor. Senin, 29 Juli 2019. Kasi Intel Kejari, Ridho Rama mengungkapkan, Pihak Kejari terusSelanjutnya