Social Media Exchange Website - Likenation
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Pewarta: Dicky

Metro | Aliansi Forum Kota Metro Bersama Paguyuban Pedagang dan Usaha Permainan (P2UP) Taman Merdeka Kota Metro Gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Pemkot Metro, Rabu (17/10/18). Unjukrasa tersebut terkait dengan beberapa tuntutan terhadap pengelola kebijakan Kota Metro, antara lain mengenai tata kota pedagang kaki lima yang ada di Taman Merdeka Kota Metro.

Unjukrasa dilakukan jalan kaki dengan membawa spanduk yang bertuliskan beberapa tuntutan aksi, demontrasi di mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, yakni selepas dzuhur pendemo membubarkan diri.

Pada tuntutannya, Pendemo melalui bendahara P2UP meminta agar pemerintah menunda pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2017 yang di nilai ada masalah yuridis yang harus di luruskan terlebih dahulu.

Unjukrasa yang di koordinatori oleh Yudha ini menyerukan dan menuntut beberapa hal, tuntutan itu terpusatkan pada enam point sebagai berikut:

Tuntutan Aksi Massa Aliansi Forum Kota Metro :

  1. Executive Review terkait hak amandemen DPRD tentang Perda No. 09 Tahun 2017 ( Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan).
  2. Keluarkan rekomendasi izin sementara pedagang di taman merdeka (P2UP) sambil menunggu putusan permohonan hak uji materil dengan juducial review di mahkamah agung.
  3. Buatkan rekomendasi ke walikota agar menunda pelaksanaan Perda No. 09 tahun 2017, karena mengalami masalah yuridis atau bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.
  4. Pemerintah (walikota/DPRD beserta stakeholder) harus taat dan tunduk pada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang perubahan peraturan undang-undang.
  5. Naskah akademik dalam Perda No. 09 Tahun 2017 , harus spesifik dengan Basic ilmu hukum bukan dengan ilmu sosial dan politik.
  6. Pengamanan oleh Polisi Pamong Praja kepada pedagang (pasal 43) yang seharusnya hanya pendataan (PP No. 16 Tahun 2018). Tindakan Pol PP adalah illegal, bertentangan dengan pasal 5 dan 4 Perda itu sendiri, ujar Tomi Nurrohman Koor. Agitasi dan Propaganda.

Para pendemo merasa bahwa larangan berjualan di Taman Merdeka Kota Metro sangatlah berdampak pada pendapatan para pedagang, kemudian lokasi dagang yang telah di sediakan oleh Pemkot Metro pun di nilai kurang efektif.

Selesai berorasi dan menyampaikan semua tuntutan didepan kantor DPRD Kota Metro, pedagang meminta perwakilan DPRD untuk menanggapi tuntutan yang telah di sampaikan.

Namus sayang, semua DPRD tengah kunjungan kerja ke Kementerian PU dan Kominfo sejak tanggal 16 Oktober 2018 kemarin, adapun tuntutan tersebut yang akan di sampaikan kepada DPRD Metro setelah selesai kunker.

http://www.lampung7news.com/wp-content/uploads/2018/10/Screen-Shot-Lampung7-10-18-18-00-55-36.jpghttp://www.lampung7news.com/wp-content/uploads/2018/10/Screen-Shot-Lampung7-10-18-18-00-55-36-150x150.jpgRedaksi 4DemoDPR | DPRDMetroPemerintah KotaPerdagangan & IndustriPewarta: Dicky Metro | Aliansi Forum Kota Metro Bersama Paguyuban Pedagang dan Usaha Permainan (P2UP) Taman Merdeka Kota Metro Gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Pemkot Metro, Rabu (17/10/18). Unjukrasa tersebut terkait dengan beberapa tuntutan terhadap pengelola kebijakan Kota Metro, antara lain mengenai tata kota pedagang kaki...

Tulis1