Harga Singkong Disepakati Rp. 700 Perkilo

[espro-slider id=24134]

Lampung Utara | Upaya pemkab Lampung Utara untuk menaikkan harga singkong petani di Kabupaten Lampung Utara terus dilakukan, setelah beberapa waktu telah menyurati pemerintah pusat (presiden) hari ini Bupati Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara. S,STP.M.H., memerintahkan  memanggil para pengusaha-pengusaha Tapioka yang berada di Kabupaten Lampung Utara.

Selain pengusaha tapioka, pertemuan ini juga dihadiri para petani singkong yang selama ini mengeluhkan buruknya harga singkong.

Pada dialog dengan para pengusaha dan para petani, Bupati Lampung Utara menyampaikan alasan pemerintah mengundang pimpinan perusahaan tapioka dan petani singkong untuk mencari solusi bagi petani dan pengusaha diakibatkan rendahnya harga  yang merugikan para petani.

Pada rapat tersebut Bupati Lampung Utara menghimbau kepada para petani, apabila terjadi perusahaan yang membeli singkong para Petani dibawah harga yang disepakati, agar segera melapor ke Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

“Bila ada perusahaan di Lampura membeli singkong dibawah harga yang telah disepakati, harap segera melaporkan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara,” ujar beliau.

Disepakati bersama pengusaha dan para petani singkong bahwasannya  harga singkong minimal sebesar Rp. 700 perkilo, ini berlaku untuk seluruh perusahaan yang ada di Kab. Lampura. Pada kesempatan itu dilaksanakan penandatanganan MoU antara Pengusaha singkong dan Petani singkong. Harga tersebut mulai berlaku pada hari jumat tanggal 11 November 2011.

“Saya sangat berterima kasih kepada bapak bupati yang telah memanggil perusahaan-perusahaan tapioka di Kabupaten Lampung Utara ini, hingganya hari ini disepakatinya harga singkong minimal Rp. 700/Kg,  kedepan harga singkong mudah-mudahan akan semakin baik lagi,“ ujar Gultom, salah satu petani dari kecamatan Abung Surakarta.

(Untuk diketahui saat ini harga singkong sebesar Rp. 530,-)

Usai melaksanakan rapat dengan para Pengusaha Tapioka, Bupati memerintahkan kepada Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Lampung Utara untuk turun kelapangan, melihat langsung akurasi timbangan perusahaan dan akurasi penentuan potongan kadar air oleh pabrik, sehingga adanya transparansi antara perusahaan dan petani, jangan sampai masing-masing pihak yang merasa dirugikan, baik itu petani maupun perusahaan.

| Ekli L7news/Mursid

Post Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *