Social Media Exchange Website - Likenation
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Madsupi, Kades Desa Tanjung Baru.

Pewarta: Hendra

Lampung Selatan | Dugaan Pungutan Liar (Pungli) Program Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan menguat setelah tahu proyek PTSL-nya diberitakan. Ponsel pejabat kampung itu mendadak mati dan tidak bisa dihubungi.

Komunikasi via ponsel dengan Camat Merbau Mataram Yusmiati mengatakan, bahwa dari pengakuan Madsupi (Kades Desa Tanjung Baru) ponsel dirinya itu hilang.

“Bukan beliau tidak mau dihubungi, saat saya ngehubungin Kades, nomor dia berbunyi dialihkan.. dialihkan..,” kata Camat perempuan itu kepada media, rabu (3/10) petang kemarin.

Terkait Tarif PTSL kepada beberapa Kades, Yusmiati sebagai atasan sudah sering mengingatkan, awas Kades jangan sampai ada yang bermain karena dalam surat ketentuan (SKB) 3 Menteri itu rambu-rambunya sudah jelas, tetapi itu luar dari sporadik.

“Kan dalam aturan sanksinya sudah jelas, masa nanya ke Camatnya lagi?,” jelasnya.

“Coba nanti, malam ini saya akan koordinasikan dulu ke Kades Tanjung Baru, karena saya belum tahu dan saya belum mendapat keterangan dari Kades tersebut, karena ponsel dia belum bisa dihubungi,” tambahnya.

“Jujur, saya ini tidak bohong, pengakuan dia katanya ponsel (Kades) itu ditemukan orang,” ucap Camat menirukan keterangan Madsupi.

“Orang saya Camatnya saja susah menghubungi dia, makanya dia mengaku ke saya bahwa Hpnya itu ilang, dan sudah sekian orang yang memarahi saya ini Bu Camat…, Pak Kades kalau saya ngehubungin Pak Kades artinya ada yang mau saya sampaikan penting,” kata wanita paruh baya itu.

Lebih lanjut Yusmiati meminta Awak media untuk datang bertemu dengannya, akan tetapi setelah media memberikan klarifikasi dan meminta penjelasan Kades, beliau mengatakan, “Ketemu dululah kita ngobrol-ngobrol di kantor besok,” ucap Camat dengan nada menyuruh seorang pewarta.

“Iya-iya memang pungutan itu harus harus mengacu kepada surat edaran (SKB) masa orang dari jauh sana yang kerja tidak dikasih makan minum, loginya saja. Iya.. iya.. memang benar tarif PTSL tidak boleh lebih, tetapi itu tergantung kesepakatan. Contoh saya mau ngurus surat menyurat, itu mungkin masyarakat memberi lebih, tetapi itu juga mungkin karena saya belum mendapat penjelasan dari Kades,” kelitnya.

Sampai berita ini terus disusun, belum ada keterangan Kades secara resmi kepada Camat Merbau Mataram itu.

Diwartakan sebelumnya, Rohman Ketua RT Mengaku tarif PTSL di desanya rata-rata dipungut Rp. 550 ribu, Sporadik Rp. 300 ribu dan dirinya sebagai RT tidak pernah mendapat Surat Edaran (SE) itu dari atasannya.

http://www.lampung7news.com/wp-content/uploads/2018/10/Screen-Shot-Lampung7-10-05-18-22-03-35.jpghttp://www.lampung7news.com/wp-content/uploads/2018/10/Screen-Shot-Lampung7-10-05-18-22-03-35-150x150.jpgRedaksi 4DesaKorupsiLampung SelatanPewarta: Hendra Lampung Selatan | Dugaan Pungutan Liar (Pungli) Program Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan menguat setelah tahu proyek PTSL-nya diberitakan. Ponsel pejabat kampung itu mendadak mati dan tidak bisa dihubungi. Komunikasi via ponsel dengan Camat Merbau Mataram Yusmiati mengatakan, bahwa dari pengakuan...Komunikasi dan Informasi Online Lampung

Tulis1