Social Media Exchange Website - Likenation

Penulis: blng/bwm/tim

Tanggamus | Terkait persoalan SLO, dua Manajer PT (persero) PLN di Kabupaten Tanggamus angkat bicara, yang diduga menjadi ladang pungli oleh oknum, dan Manajer PT (persero) PLN Ranting Pringsewu beberapa stafnya yang diduga selalu menghindari wartawan yang akan mewawawancarainya. (Rabu 18/9).

Berdasarkan pertanyaan masyarakat pelanggan PT (persero) PLN didua kabupaten yaitu kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu, tentang apa itu dan seperti apa itu SLO (Sertifikat Laik Operasi), awak media mencoba mengkonfirmasi ke PT (persero) PLN Ranting Kota agung, Ranting Talang Padang dan Ranting Pringsewu.

Dari penelusuran awak media, pertama menjumpai Manajer PT (persero) PLN Ranting Talang Padang Muclas Riyanto guna mencari jawaban pertanyaan para pelanggan baru PT (persero) PLN.

Muklas saat diwawancarai dikantornya jumat 14 Sep 2018, hanya mengatakan, bahwa SLO itu adalah lembaran kertas yang dikeluarkan oleh lembaga diluar PT (persero) PLN, sebagai syarat utama untuk pemasangan listrik kepada pelanggan baru, dan itu wajib dimiliki oleh pelanggan baru.

Kemudian keesokan harinya awak media menjumpai Rahayu Manajer PT (persero) PLN Ranting Kota Agung dikantornya, yang didampingi oleh Fitrah salah satu stafnya, Rahayu memaparkan apa itu SLO dan seperti apa itu SLO, dan pentingnya sebuah proses terbitnya SLO.

“SLO itu adalah Sertifikat Laik Operasi, sebagai syarat pemasangan Kwh baru, dan SLO itu sendiri dikeluarkan dari hasil sertifikasi instalasi jaringan listrik yang dikerjakan dan diterbitkan oleh pihak diluar PT (persero) PLN, SLO itu penting guna menghindari intalansi yang tidak memenuhi unsur SNI, untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan baru,” papar Rahayu (senin 17/9).

“Pelanggan baru, itu wajib memiliki SLO sebagai syarat mutlak untuk pemasangan Kwh baru yang diwajibkan oleh Kementrian ESDM dan bukan dari PT (persero) PLN, yang dikeluarkan berdasarkan Kepmen ESDM. sedangkan dasar hukumnya bisa diklik lewat website milik Kementrian ESDM,” tambah Fitrah (Supervisor Pelayanan Pelanggan) PT (persero) PLN Ranting Kota Agung. (senin 17/9).

Berbeda dengan Manajer PT (persero) PLN Ranting Pringsewu, yang sangat sulit ditemui, untuk diwawancari, sudah dua kali awak media hanya ditemui oleh security, yaitu jum’at 14 sep 2018 dan senin 17 sep 2018, bahkan pada saat security dimintai nomor telepon Boy Mangatas Sida (Manajer), pihak security tidak berani memberikannya, dengan alasan takut, lalu awak media berinisiatif meninggalkan nomor telepon untuk menunggu ditelpon oleh Manajer PT (persero) PLN Ranting Pringsewu, akan tetapi sampai berita ini diturunkan pihak PT (persero) PLN Ranting Pringsewu belum juga menghubungi awak media. (senin 17/9).

Sedangkan berdasarkan UU pers No. 40 Tahun 1999, pasal 1 angka 1, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Lain halnya, salah satu pelanggan PT (persero) PLN bercerita, tentang pemasangan listrik di rumahnya yang harus membayar tagihan SLO sebesar Rp. 60.000, via online, akan tetapi proses sertifikasinya hingga kini belum terealisasi, sedangkan pelanggan tersebut sudah mendapatkan KwH, dan listriknya sudah hidup.

“KwH saya sih sudah ditempel dan listriknya sudah nyala hampir sebulan lah, tapi saya gak tau, kapan rumah saya ini akan dikontrol oleh pihak lembaga SLO, dan kemana saya akan mengambil sertifikat tersebut, berarti KwH saya ini ilegal donk, karena tidak ada sertifikatnya,” kata salah satu pelanggan PT (persero) PLN. (Rabu 18/9).

Sementara itu menurut Amroni Abd selaku Ketua LSM GMBI Distrik Tanggamus, persyaratan mutlak mengenai kewajiban melampirkan SLO diduga justru menjadi ladang pungli oleh oknum, mereka terkesan jualan kertas saja, sebab pada kenyataannya penerbitan SLO dimaksud tidak melalui proses sebagaimana mestinya yang sesuai dengan juklak juknisnya,

Sedangkan pihak lembaga penerbit sertifikat SLO yang merupakan keterkaitan dengan PT (persero) PLN mematok tarif pada kisaran 60 sd 150 rupiah, oleh sebab itu LSM GMBI distrik Tanggamus meminta kepada PT (persero) PLN agar kiranya dapat mengevaluasi kembali persyaratan tersebut.

“jika memang itu berdasarkan amanat undang undang setidaknya ada sosialisasi lebih intens, serta pemberitahukan kepada masyarakat tentang undang undang dimaksud, sehingga jika diperlukan masyarakat, mereka dapat mengaksesnya atau membelinya untuk dipelajari,” ujar Amroni Abd (rabu 19/9).

 

http://www.lampung7news.com/wp-content/uploads/2018/09/WhatsApp-Image-2018-09-21-at-08.17.34-533x400.jpeghttp://www.lampung7news.com/wp-content/uploads/2018/09/WhatsApp-Image-2018-09-21-at-08.17.34-150x150.jpegRedaksi 4BUMN/BUMDPemerintah KabupatenTanggamusplnPenulis: blng/bwm/tim Tanggamus | Terkait persoalan SLO, dua Manajer PT (persero) PLN di Kabupaten Tanggamus angkat bicara, yang diduga menjadi ladang pungli oleh oknum, dan Manajer PT (persero) PLN Ranting Pringsewu beberapa stafnya yang diduga selalu menghindari wartawan yang akan mewawawancarainya. (Rabu 18/9). Berdasarkan pertanyaan masyarakat pelanggan PT (persero) PLN didua kabupaten...

Tulis1