Social Media Exchange Website - Likenation

Bandar Lampung | Beredar di kalangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung, soal syarat pengajuan kerjasama antara Pemangku media siber/online, dengan Pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo), bahwa Perusahaan Media harus sudah terverifikasi Dewan Pers.

Syarat yang diberlakukan itu, diduga dihembuskan oleh oknum-oknum pemangku perusahaan media yang dinilai kurang memahami ketentuan UU Pokok Pers yang mengatur tentang pendirian perusahaan media/pers, merujuk pada syarat-syarat yang di tentukan sebagai proses verifikasi perusahaan media.

Pada akhirnya, secara mentah-mentah diterima oleh pihak Pemerintahan OPD yang menangani urusan kemitraan dengan media, hingga akan berdampak negatif ditengah dunia jurnalistik khususnya Provinsi Lampung.

Menyikapi hal ini, Dewan Penasehat DPD Aliansi Jurnalistik Online Indonesia, Provinsi Lampung dan juga pimpinan perusahaan media PT. Buana Inti Media, Danial, MM., bersama Dewan Etik IWO Lampung, M. Rasyid Aziz, berkunjung langsung ke Diskominfo Provinsi Lampung. Selasa 04 Desember 2018.

Pada kesempatan itu, Kadis Kominfo Provinsi Lampung, A. Chrisna Putra, setelah berbincang-bincang diruang kerjanya, mengungkapkan bahwa, hal yang berkenaan dengan beberapa daerah soal verifikasi media, perlu diluruskan.

Verifikasi media itu memang ada dan harus. Pemerintah juga secara garis besar membantu proses atau tahapan verifikasi media yang dilaksanakan pihak Dewan Pers.

Artinya, upaya Pemerintah Daerah membantu proses verifikasi media-media, sehingga media yang hendak melakukan kerjasama dengan Pemerintah jadi jelas dan tidak di indikasikan ada media yang di duga abal-abal serta salah satu upaya mengantisipasi berita hoax.

Masih menurut Chrisna Putra, dalam hal ini, adapun hal upaya Pemerintah Daerah lewat Dinas Kominfo membantu proses verifikasi dewan pers tersebut, melakukan pengecekan – pengecekan berupa keabsahan dokumen-dokumen perusahaan pers, jadi tidak ada lagi media-media yang di duga abal-abal, sesuai dengan edaran dewan pers.

Sebagaimana diketahui bersama, di Indonesia ini terdata lebih kurang sebanyak 43.000 media, maka tidak mungkin Dewan Pers bisa menyelesaikan tahap verifikasi media yang ada dalam waktu dekat atau cepat.

Tahapan pengecekan administrasi kelengkapan perusahaan media itu diantaranya, harus ada dokumen – dokumen yang sah, seperti Akte Notaris pendirian, struktur organisasi, wartawan, kantor dan lainnya  yang berhubungan dengan administrasi pendirian media online. Tujuannya agar media-media tersebut lebih bisa dipercaya baik dari segi badan hukumnya maupun dalam hal pemberitaan.

“Itulah hal yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menentukan syarat untuk sementara waktu. Semua tentunya ada tahapan-tahapan. Kan tidaklah mungkin bisa cepat terselesaikan proses verifikasi media dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi bukan harus melampirkan surat keterangan terverifikasi dari dewan pers,” jelasnya.

Sementara itu, Dewan Penasehat DPD AJOI Provinsi Lampung, Danial MM, mengatakan, terlepas hal ini lantaran soal dihembuskan atau tidak oleh oknum-oknum pemangku perusahaan media atau bukan. Yang perlu di luruskan bahwa, soal perusahaan media itu, memiliki SK Menkumham, akte pendirian, struktur keredaksian, kantor perusahaan/redaksi, pedoman cyber bagi media online dan lainnya berkenaan syarat perusahaan media sebagaimana diatur dalam UU Pokok Pers.

Soal verifikasi media, tentu memang harus dan semua dilakukan secara bertahap, dari tahapan verifikasi administrasi hingga tahap verifikadi faktual. Tidak serta merta diharuskan secara singkat, jika tidak ada bukan media yang sah. Hal ini lah yang kemungkinan anggapan mereka (oknum-oknum) yang tak bertanggung jawab.

“Hal seperti ini, yang tak disadari oleh oknum-oknum itu, yang kemungkinan gagal paham. Dan ini juga akan berdampak negatif kedepannya, akan menimbulkan kesenjangan antara media dan praktisi pers satu sama lain serta berdampak pula pada Pemerintahan. Maka itu, saya berkunjung ke Diskominfo bertujuan sama-sama untuk meluruskan agar saling memahami.” Ujarnya. | Rls/Tim

http://www.lampung7news.com/wp-content/uploads/2018/12/WhatsApp-Image-2018-12-05-at-01.55.12-533x400.jpeghttp://www.lampung7news.com/wp-content/uploads/2018/12/WhatsApp-Image-2018-12-05-at-01.55.12-150x150.jpegRedaksi 1Bandar LampungDinasOrganisasiPemerintah ProvinsiPersBandar Lampung | Beredar di kalangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung, soal syarat pengajuan kerjasama antara Pemangku media siber/online, dengan Pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo), bahwa Perusahaan Media harus sudah terverifikasi Dewan Pers. Syarat yang diberlakukan itu, diduga dihembuskan oleh oknum-oknum pemangku perusahaan media yang dinilai kurang memahami...

Tulis1